Rocker One

Teguh Rahardjo yang mendampingi Wakasal, Laksamana Madya TNI Soeparno, menyerahkan hadiah kepada pemenang pada 3 kategori, yaitu : 1) Kategori Umum : a) M.Sukma Lesmana dari STTAL Kobangdikal dengan judul Perancangan Sistem Remote Untuk Kendali Gerak Pada Replika Unmanned Surveillance Vehicle Surface; b) Suryanto dari Pusdiklek Kobangdikal dengan judul Pengubah Energi Cahaya Matahari Menjadi Energi Listrik; c) Rifai dari Lantamal V, Surabaya dengan judul Pemanfaatan EQSO (Voip Radio) Sebagai Alternatif Komunikasi Yang Murah Dan Realiable di TNI AL. 2) Kategori Mahasiswa : a) Jainal Abidin dari Universitas Indonesia dengan judul Bahan Bakar Air Laut Perengkahan Gugus Hidrogen Melalui Elektrolisis Plasma Pijar Non Termal& Pemanfaatan Hasil Samping Gas Klorin Sebagai Desinfektan; b) Michael Kaseke dari Akademi Angkatan Laut (AAL) dengan judul Modifikasi Meriam ARSU 57 MM SU-60 Menggunakan Joystick Pemrograman Mikrokontroler Amega 32 Dengan Metode Pengontrolan Proporsional. c) Teguh Apriyanto dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan judul Produksi Bioetanol Dari Limbah Buah Salak Sebagai Energy Alternative Dan Pengembangan Potensi Daerah Turi,Yogyakarta. 3) Kategori SMU : a) Miftah Yama F dari SMAN I Sidoarjo dengan judul Senjata Elektrik Bertenaga Baterai dan Menggunakan Peluru Ferromagnetik; 2) Ruri Afrianto dari SMAK Padang dengan judul Alva Detektor 001 (Alat Deteksi Tsunami). 3) Agus Arif R. daro SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo dengan judul Smart Warehouse.

Dalam rangkaian acara tersebut diselenggarakan juga Pameran Teknologi yang diikuti oleh ITS, ITB, UI, Unibraw, Universitas Hang Tuah, BPPT, PT PAL, dan beberapa satuan di TNI AL. Selesai acara Deputi Bidang Program Riptek yang didampingi Asdep Program Riptek Unggulan dan Strategis, Hari Purwanto melakukan kunjungan ke laboratorium dilingkungan STTAL, Pusdiklek Kobangdikal dan Akademi Angkatan Laut.

Sementara itu sebelumnya, pada hari Selasa, 11 Mei 2010, Asdep Asdep Urusan Program Riptek Unggulan & Strategis KRT sebegai narasumber pada sarasehan untuk menginisiasi sebuah konsorsium riset kapal selam nir awak di ITS. Hari Purwanto mengatakan bahwa perlu disusun sebuah blue print pengembangan kapal selam nir awak dengan target persyaratan operasional dan spesifikasi teknis yang dibutuhkan TNI AL. Selain mengoptimalkan sumber daya yang ada di ITS, cikal bakal tim konsorsium riset tersebut harus melibatkan juga potensi di instansi lain seperti ITB, BPPT, BBPH, PT PAL, PT LEN dan lainnya. (ad-prus-humasristek)

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) tengah mendengarkan paparan Presiden Direktur PT Pindad Adik A Soedarsono mengenai produk munisi kaliber besar buatan pabrik industri pertahanan dalam negeri itu di Turen, Malang, Jawa Timur, Sabtu (8/5).

Dalam perjalanan menuju salah satu pabrik munisi kaliber besar atau MKB PT Pindad di Turen, Malang, Jawa Timur, kepada Presiden Direktur PT Pindad Adik A Soedarsono dan Kompas, Direktur Jenderal Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Laksamana Muda Gunadi bergurau ringan.

Menurut Gunadi, selama ini pemerintah biasa membeli MKB dari sejumlah produsen luar negeri. Namun, karena harganya yang mahal, ditambah alokasi anggaran negara yang juga kecil, pembelian setiap tahun selalu sedikit.

”Gara-gara mesannya selalu sedikit begitu, pihak penjual ada yang bergurau. Mereka tanya, ini kok belinya cuma segini? Sebenarnya yang membeli ini negara atau pemberontak?” ujar Gunadi tertawa miris diikuti Adik.

Bersama rombongan Gunadi, Adik, dan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kompas berkesempatan mengikuti acara kunjungan kerja, Sabtu (8/5) pekan lalu.

Pengadaan MKB rutin untuk memenuhi kebutuhan ketiga matra angkatan TNI. Misalnya, peluru-peluru mortir dan meriam atau munisi kaliber 105 mm dan 155 mm untuk pasukan artileri dan infanteri. Atau bom jatuh (udara ke darat) untuk jet tempur F-16 milik TNI Angkatan Udara.

Meski begitu, seiring rencana pemerintah menggenjot alokasi anggaran belanja pertahanan lima tahun ke depan, dari besaran 0,7 persen menjadi 1,2-1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, hal itu diyakini secara otomatis juga akan menggenjot besaran anggaran pembelian senjata, termasuk munisi, baik kaliber besar maupun kecil (MKB atau MKK).

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin memprediksi kenaikannya signifikan, bahkan bisa meningkat sampai separuh dari total alokasi anggaran pengadaan, pemeliharaan, dan perawatan biasanya. Namun, dirasakan, jika pemerintah masih bergantung pada MKB produksi luar negeri, kenaikan tersebut dipercaya tidak akan berpengaruh banyak, mengingat harga pasar senjata internasional yang juga tinggi.

”Kalau kita pesan dari dalam negeri, harganya pasti lebih murah dan kita bisa beli banyak. Selain itu, roda perekonomian kita juga bisa lebih berputar karena industri pendukung dalam negeri lainnya juga bisa hidup. Apalagi PT Pindad ternyata selama ini mampu dan punya kapasitas menganggur (idle capacity) untuk memproduksi MKB,” ujar Sjafrie.

Adik membenarkan hal itu. Dia bahkan memastikan PT Pindad sudah memiliki dan menguasai alat serta teknologi pembuatan MKB sejak awal 1990-an. Fasilitas produksi MKB bahkan sudah didirikan di Turen sejak 1992, sementara mesin dan peralatannya sudah dibeli dari Swedia sejak 1997. Dia juga mengklaim siap jika pemerintah serius ingin memesan MKB dari PT Pindad.

Memproduksi

Selama ini, untuk jenis munisi kaliber kecil (MKK), PT Pindad mampu memproduksi dan memasok 114 juta butir berbagai kaliber MKK per tahun untuk kebutuhan TNI. Selain itu, pihaknya, menurut Adik, juga memiliki cadangan stok bahan baku amunisi sampai 2 ton yang bisa diolah menjadi munisi kaliber berapa pun sesuai pesanan. Sebagai ilustrasi, untuk membuat granat tangan, per butir hanya dibutuhkan kurang dari 30 gram mesiu saja. PT Pindad mampu membuat MKB sampai kaliber 155 mm.

”Kami ini ibarat dapur. Bapak mau pesan nasi goreng atau bubur ayam, ya, silakan pesan. Kami mampu membuatnya. Dahulu kami diminta Pak Habibie (mantan Presiden BJ Habibie) memproduksi sistem persenjataan FFAR (Forward Firing Aircraft Rocket). Alatnya sudah kami adakan, beli dari Swedia. Khusus untuk membuat MKB. Namun, sampai sekarang order munisinya enggak pernah turun,” ujar Adik.

Selain kemampuan produksi, PT Pindad, menurut Adik, sampai sekarang juga tidak bermasalah dengan dukungan finansial. Hal itu mengingat untuk pesanan yang dikerjakan selama ini, terkait kebutuhan dalam negeri atau pemerintah, PT Pindad mendapat dukungan dari pihak perbankan nasional. Sekarang tinggal menyinkronkan saja kedua hal tadi dengan dukungan kebijakan pemerintah dalam arti komitmen untuk membeli dari PT Pindad.

Klaim Adik, pernyataan Sjafrie, serta lontaran ”gurauan pahit” yang dipaparkan Gunadi sebelumnya, seharusnya bisa ”diolah” menjadi ibarat pepatah lama, ”bak gayung bersambut, kata berbalas”. Secara teknologi dan pengalaman, industri pertahanan dalam negeri, seperti PT Pindad, punya kemampuan dan bisa diandalkan. Selain itu, dukungan dan komitmen pendanaan serta kepastian daya serap pasar, dalam hal ini TNI, juga bisa dijamin. Apalagi komitmen anggaran dari pemerintah pun juga dinaikkan.

Sekarang tinggal komitmen bersama membangun dan membesarkan industri pertahanan dalam negeri. Memang tidak mudah. Namun, jauh lebih baik daripada terus bergantung pada bangsa lain, apalagi sampai diolok-olok, padahal sudah membeli dengan harga mahal. Jadi, mulai sekarang, hati-hati bicara, Sir. Kalau cuma MKB, industri kami mampu bikin sendiri.(Wisnu Dewabrata)

Jakarta : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia masih belum mampu direalisasikan. Padahal mendekati tenggat yang ditentukan dalam UU No 17/2007 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025.

Dalam salah satu alinea RPJM ke-3 (2015-2019), disebutkan terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan pedesaan dapat tercapai, serta mulai dimanfaatkannya tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan factor keselamatan secara ketat.

Menurut Kepala Badan Tenaga Atom Nasional Hudi Hastowo, jika mengacu pada UU tersebut, PLTN dapat dioperasionalisasikan sekitar 2016. “Persiapan pembangunannya semestinya dilakukan sejak 2003,” imbuh saat bertemu pers Jumat lalu (30/4).

Namun, hingga kini realisasinya masih terganjal banyak kendala. Demo sebagian masyarakat yang lantang menyuarakan penolakan PLTN masih kerap terdengar. Terutama masyarakat di sekitar Semenanjung Muria, Jawa Tengah, dimana Batan menyatakan lokasi tersebut layak dibangun PLTN.

Sementara dari sisi kebijakan, pemerintah hingga kini belum membentuk lembaga pemberi izin pembangunan PLTN. “Secara teknis, Batan sudah melakukan kewajiban, tinggal menunggu arah kebijakan tentang PLTN di Indonesia,” ujar Hudi.

Hudi memperkirakan target pembangunan PLTN akan bergeser sekitar 2018-2020. “Target 2016 tidak mungkin dilaksanakan, karena belum terbentuk lembaganya,” ujarnya.

Menurut Hudi, ketersediaan pasokan energi jangka panjang merupakan hal yang krusial bagi seluruh negara. Dan, lanjut dia, PLTN memegang peranan penting bagi ketersediaan energi jangka panjang. “PLTN memiliki bargaining politik sangat kuat. Jika hanya mengandalkan energi terbarukan lainnya akan sangat terbatas,” ujarnya.